Dinkes KB Sampang Gelar Pembinaan Percepatan Penurunan Stunting

Sampang - Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB) Kabupaten Sampang, gelar pelatihan dan pembinaan kepada Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) se - Kabupaten guna mencegah dan menurunkan kondisi stunting. Rabu ( 22/06/2022) 

Dimana stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, dimana kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. 

Baca juga: Ada Hal Menarik Pada Vaksin Booster COVID-19, Yuk Cari Tahu!

Dalam sambutannya Kasi Keluarga dan Gizi Masyarakat (KGM) Dinkes KB Sampang Siti Aisyah menyampaikan, dengan adanya Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting dimana koordinatornya berada di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Dari beberapa perencanaan itu dibagi menjadi 3 klater diamana yang pertama Klaster Data dan penyediaan data, yang kedua klaster operasional, dan yang ketiga klaster pendampingan. 

Baca juga: Vaksin Booster Itu Penting, Apa Alasannya?

"Jadi dari data yang sudah dikumpulkan disini akan dilakukan pendampingan yang namanya Tim Pendampingan Keluarga (TPK), jadi dengan adanya pendampingan pendekatan keluarga yang dilakukan sehingga terbentuk yang namanya Tim Pendamping Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai di tingkat desa, " terangnya

Sedangkan untuk target stunting pada tahun 2024 itu harus turun 14%, target untuk tahun 2022 ini 18%, sedangkan di Kabupaten Sampang berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 17, 2%, jadi masih ada 3 persen untuk mencapai target di tahun 2024. 

Baca juga: Luhut Binsar Pandjaitan Perkirakan Puncak Kasus Omicron Terjadi Awal Februari 2022

"Berdasarkan Operasi Timbang 6, 8%, meski ada perbedaan berdasar SGBI dan Operasi Timbang, namun ini masih menjadi PR kita bersama bagaimana nanti di tahun 2024 kita bisa mencapai 14% atau dibawahnya angka nasional. 

Namun pihaknya menjelaskan kepada para KPM untuk tetap menggunakan acuan SGBI karena telah di akui secara nasional, serta melakukan pencegahan - pencegahan deteksi sejak calon pengantin hingga masa hamil dan lahiran.(Bun/Full) 

Baca juga: Kepala BKKBN: Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Sangat Penting Untuk Ciptakan Keluarga Berkualitas